Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa ketika memberi sambutan dalam acara Peluncuran Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan yang diselenggarakan PEKKA.
Jakarta l badilag.net
Bagi
Mahkamah Agung, program bantuan hukum untuk masyarakat miskin bukanlah
slogan belaka. Selain diamanatkan oleh konstitusi, UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas juga mengharuskan lembaga
peradilan membantu masyarakat miskin agar dapat mengakses keadilan.
“Karena itu, diperlukan strategi nasional untuk melaksanakannya,” ujar Ketua MA Harifin A Tumpa, dalam acara Peluncuran Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan,
di Jakarta, Senin (19/7/2010). Penyelenggara acara ini adalah
PEKKA—sebuah LSM yang mengkaji dan mengadvokasi perempuan kepala
keluarga.
Harifin
mengatakan, untuk membantu masyarakat miskin di bidang hukum, MA telah
menetapkan empat strategi. Strategi pertama ialah perlunya transparansi
biaya perkara. “Alangkah idealnya sesaat setelah putusan dibacakan,
pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat dikembalikan,” ungkapnya.
Muhibbah ke Negeri Sabah III : Bisakah PA Bersidang Di Kantor Perwakilan RI Di LN | (01/07)
Dimuat oleh
Hirpan Hilmi
Thursday, 01
July 2010
Muhibbah PA-PA se Kaltim ke Negeri Sabah :
Solusi
Maraknya Nikah Cerai Ilegal WNI di LN:
Bisakah PA Bersidang
Di Kantor Perwakilan RI Di LN ?
Kota Kinabalu, Badilag.net (26/06/2010)
Semakin banyak TKI bekerja di luar negeri, di samping semakin banyak
menghasilkan devisa, juga semakin banyak menimbulkan permasalahan, termasuk
masalah kepastian hukum yang sangat merugikan kepada yang bersangkutan,
terutama bagi isteri dan anak – anak.
Sebagai contoh, di negara bagian Sabah Malaysia, Konsul Jenderal RI di Kota
Kinabalu menyatakan bawha kini WNI yang bekerja di Sabah ada sekitar 216.000
orang yang tidak mempunyai dokumen dan hanya sekitar 150.000 orang yang
mempunyai dokumen. Mereka pada umumnya bekerja di perkebunan kelapa sawit dan
membawa keluarga.
Karena tidak mempunyai dokumen, maka
mereka menjadi bulan–bulanan pihak pemerintah setempat. “Setiap akhir pekan,
kami tugaskan para aparat konsulat jenderal, untuk pergi ke ladang – ladang
menemui para TKI“, kata Konjen RI untuk Sabah, Soepeno Sahid, kepada para
peserta Muhibbah PA – PA se-Kalimantan Timur di kota Kinabalu, Jumat siang,
(25/6), pekan lalu.
Konjen RI untuk Sabah sedang bertukar
cinderamata dengan Tuada Uldilag, disaksikan oleh Ketua PA Tarakan sebagai
‘contact person’ acara muhibbah
“Kami menjemput bola
untuk memberi penyuluhan kepada para TKI sekaligus membantu mereka untuk
mendapatkan dokumen dan hak – hak mereka“, kata Konjen yang nampak enerjik
